MANAJEMEN KEUANGAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN

MAKALAH

MANAJEMEN KEUANGAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN

Diajukan untuk memenuhi syarat salah satu tugas mata kuliah

Manajemen Pendidikan

Dengan dosen pengampu:

Dr. H. Muwahid Shulhan, M.Ag.

Disusunoleh :

1.      Ismi Arum Fujiana                              (1725143133)

2.      Lilis Hikmawati                                  (1725143157)

3.      Muhammad Syarief Habibullah          (1725143187)

4.      Rieska Seventina                                 (1725143244)

KELAS : 2-B

JURUSAN : PENDIDIKAN GURU MI

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN )

TULUNGAGUNG

APRIL 2015

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan dalam rangka menyelesaikan kewajiban kami sebagai mahasiswa, yakni dalam bentuk tugas yang diberikan oleh bapak dosen dalam rangka menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kami.

Yang kedua shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw, sahabat beserta keluarganya karena dengan perjuangan beliau kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini.

Dan kami ucapkan terima kasih kepada :

1.    Rektor Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Dr. Maftukhin, M.Ag, yang telah membina lembaga (tempat) kami menimba ilmu pengetahuan selama ini.

2.    Dosen pengampu, Dr. H. Muwahid Shulhan, M.Ag.yang telah memberikan pengarahan kepada kami dalam pembuatan makalah ini sampai selesai.

3.    Teman-teman sekelompok dan sekelas yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini.

Dengan membuat tugas kami ini, diharapkan mampu untuk lebih mengenal tentang ciri-ciri masyarat madani yang kami sajikan berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini jauh dari sempurna, baik dari penyusunan, bahasan, maupun penulisannya. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, khususnya dari dosen mata kuliah guna menjadi acuan dalam bekal pengalaman bagi kami untuk lebih baik di masa yang akan datang.

                        

Tulungagung, 6 April 2015

Penulis,

DAFTAR ISI

Cover................................................................................................................ i

  KATA PENGANTAR................................................................................... ii

  DAFTAR ISI................................................................................................. iii

  BAB   I  PENDAHULUAN

                    A. Latar Belakang Masalah........................................................... 1

                    B. Rumusan Masalah.................................................................... 2

                    C. Tujuan Pembahasan Masalah.................................................... 2

                    D. Batasan Masalah...................................................................... 2

BAB  IIPEMBAHASAN

A.  Pengertian Manjemen Keuangan.............................................. 3

B.  Prinsip Pengelolaan Keuangan di Sekolah................................ 4

C.  Sumber Keuangan di Lembaga Pendidikan............................. 6

D.  Fungsi Dasar Manjemen Keuangan di Sekolah........................ 6

  BAB III PENUTUP

A.    Kesimpulan............................................................................... 16

B.     Saran......................................................................................... 18

  DAFTAR PUSTAKA.................................................................................... 19

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan, demikian pula dilembaga pendidikan. Peningkatan kesejahteraan pendidikan bukanlah hal yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang rumit dan kompleks, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem persekolahan.

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan. Salah satu sumberdaya yang perlu dikelola dengan baik dalam lembaga pendidikan adalah masalah keuangan. Dalam konteks ini keuangan merupakan sumber dana yang sangat diperlukan sekolah sebagai alat untuk melengkapi perlengkapan berbagai sarana dan prasarana pembelajaran disekolah.

B.     Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah yang dapat penulis sampaikan antara lain :

1.      Bagaimana pengertian manajemen keuangan ?

2.      Bagaimana prinsip pengelolaan keuangan disekolah  ?

3.      Bagaimanasumber keuangan di lembaga pendidikan ?

4.      Bagaimana fungsi dasar manajemen keuangan disekolah ?

3. Tujuan Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan pembahasan yaitu:

1.      Untuk menjelaskanpengertian manajemen keuangan.

2.      Untuk menjelaskan prinsip pengelolaan keuangan disekolah.

3.      Untuk menjelaskan sumber keuangan di lembaga pendidikan.

4.      Untuk menjelaskan fungsi dasar manajemen keuangan disekolah.

D.    Batasan Masalah

Makalah ini hanya membahas tentang ”pengertian manajemen keuangan, prinsip pengelolaan, sumber keuangan di lembaga pendidikan, dan fungsi dasar manajemen pendidikan”.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    PENGERTIAN MANAJEMEN KEUANGAN

Pengertian manajemen keuangan dalam arti sempit adalah tata pembukuan, sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan baik pemerintah pusat mauun daerah. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Dalam manajemen keuangan di sekolah tersebut dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan.[1]

Sumber keuangan pada suatu sekolah secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1.      Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, maupun keduanya diperuntukkan bagi keperluan pendidikan.

2.      Orangtua atau peserta didik.

3.      Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat.

Adapun pengeluarannya meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya rutin adalah biaya yang dikeluarkan dari tahun ke tahun seperti gaji pegawai (guru dan  non-guru), biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas, dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sedangkan biaya pembangunan misalnya, biaya pembangunan atau rehabilitasi gedung.

B.     PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN DISEKOLAH

                        Penggunaan keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1.      Hemat tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan.

2.      Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan.

3.      Keharusan penggunaan kemampuan.

Dalam mengelola keuangan ini, kepala sekolah berfungsi sebagai “otorisator”  dan“ordonator”. Sebagai otorisator kepala sekolah diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran anggaran. Sedangkan fungsi sebagai ordonator, kepala sekolah sebagai pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan berdasarkan otorisasi yang telah  ditetapkan. [2]

C.     SUMBER KEUANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Sumber keuangan pada suatu sekolah/ sekolah Islam secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu:

1.      Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun kedua-duanya yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan.

2.      Orang tua atau peserta didik.

3.      Masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat.[3]

Mujamil mengemukakan, untuk menggerakkan sumber-sumber keuangan agar mudah dikeluarkan untuk pembiayaan lembaga pendidikan Islam swasta, ada beberapa cara yang dapat ditempuh, antara lain:

1.      Mengajukan proposal bantuan finansial ke Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan Nasional.

2.      Mengajukan proposal bantuan finansial ke pemerintah daerah.

3.      Mengedarkan surat permohonan bantuan kepada wali siswa.

4.      Mengundang alumni yang sukses untuk dimintai bantuan.

5.      Mengajukan proposal bantuan finansial kepada para pengusaha.

6.      Mengadakan kegiatan- kegiatan yang dapat mendatangkan keuntungan uang.

7.      Memberdayakan waqaf, hibah, atau infaq.

8.      Memberdayakan solidaritas anggota organisasi keagamaan yang menaungi lembaga pendidikan Islam untuk membantu pencarian dana.[4]

Adapun dimensi pengeluaran meliputi: biaya rutin dan biaya pembangunan. Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan setiap tahun, seperti gaji pegawai, biaya operasional, fasilitas, dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara biaya pembangunan misalnya, biaya pembelian atau rehab gedung, atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis pakai.

D.    FUNGSI DASAR MANAJEMEN KEUANGAN SEKOLAH

Fokus manajemen keuangan sekolah memungsikan dan mengoptimalkan kemampuan menyusun rencana anggaran sekolah, mengelola sekolah berdasarkan rencana dan anggaran tersebut dan memungsikan masyarakat untuk berpartisipasi mengelola sekolah.[5]

Jadi fungsi manajemen keuangan pada prinsipnya dimulai dari proses sebagai berikut:

1.      Perencanaan Anggaran Sekolah

Kepala sekolah diharuskan mampu menyusun Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). Untuk itu kepala sekolah mengetahui sumber-sumber dana yang merupakan sumber daya sekolah. Sumber dana tersebut antara lain meliputi anggaran rutin, Dana Penunjang Pendidikan (DPD), Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (SBPP), Bantuan Operasional dan Perawatan (BOP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS),(BP3), donatur, badan usaha, serta sumbangan lain-lain. Untuk sekolah-sekolah swasta sumber dana berasal dari SPP, subsidi pemerintah, donatur, yayasan, dan masyarakat secara luas.

2.      Pelaksanaan Anggaran Belanja Sekolah

Dalam mempergunakan anggaran, ada azas yang lazim dijadikan pedoman, yaitu azas umum pengeluaran negara, bahwa manfaat penggunaan uang negara minimal harus sama apabila uang tersebut dipergunakan sendiri oleh masyarakat. Azas ini tercermin dalam prinsip-prinsip yang dianut dalam pelaksanaan APBN seperti prinsip efisiensi, pola hidup sederhana, hemat, dan sebagainya.[6]

Tugas manajemen keuangan dibagi tiga fase, yaitu financial planning, implementation, and evaluation. Menurut Jones (1985) yang dikutip oleh Sulistyorini dalam bukunya, ia mengemukakan bahwa perencanaan finansial disebut budgeting, merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. Implementation accounting (pelaksanaan anggaran) ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan. Evaluation involves  merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran.[7]

Komponen utama manajemen keuangan meliputi:

1.      Prosedur anggaran.

2.      Prosedur akuntansi keuangan.

3.      Pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian.

4.      Prosedur investasi.

5.      Prosedur pemeriksaan.

Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan ini menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Diatas telah kami sebutkan bahwa otorisator adalah diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran anggaran. Sedangkan ordonator yaitu pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan berdasarkan otorisasi yangtelahditetapkan.adapun bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.[8]

Kepala sekolah sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator dan ordonator, dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melaksanakan pengawasan. Bendaharawan disamping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.Bendaharawan sekolah dalam mengelola keuangan sekolah hendaknya memperhatikan beberapa hal  sebagai berikut :

1.      Hemat dan sesuai dengan  kebutuhan.

2.      Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana.

3.      Tidak diperkenankan untuk kebutuhan yang tidak menunjang proses belajar mengajar, seperti ucapan selamat, hadiah, pesta.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diterapkan panca tertib, yaitu :

1.      Tertib program.

2.      Tertib anggaran.

3.      Tertib administrasi.

4.      Tertib pelaksanaan.

5.      Tertib pengendalian atau pengawasan.

3.      Penyelenggaraan Pembukaan dan Penyampaian Laporan

Pembukuan anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran harus dilakukan secara tertib, teratur, dan benar. Hal ini dilakukan supaya dapat membuat suatu laporan keungan dan penggunaannya yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Adapun untuk menunjang pengelolaan keuangan yang baik, kepala sekolah hendaknya memperhatikan :

1.      Perlengkapan administrasi keuangan, yaitu sekolah memiliki tempat khusus untuk menyimpan perlengkapan administrasi keuangan, memiliki alat hitung, dan memiliki buku-buku yang dibutuhkan.

2.      Sekolah memiliki RAPBS (Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah) yang telah disyahkan oleh yang berwenang, serta memiliki program penjabarannya.

3.      Pengadministrasian keuangan, yaitu sekolah memiliki logistik (uang dan barang) sesuai dengan mata anggaran dan sumber dananya masing-masing, sekolah memiliki buku setoran ke Bank / yayasan, memiliki daftar penerimaan gaji / honor guru dan tenaga lainnya, dan sekolah juga memiliki laporan keuangan triwulan dan tahunan.[9]

4.      Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Sekolah

Pengawasan juga bisa disebut dengan kontrol manajerial merupakan salah atu fungsi manajemen dalam organisasi. Fungsi tersebut mutlak harus dilakukan dalam setiap organisasi karena ketidakmampuan atau kelalaian untuk melakukan fungsi tersebut akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.[10]

Pelaksaaananggaran sekolah harus dikontrol oleh kepala sekolah sebagai manajer sekolah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaan anggaran sekolah, sehingga bisa mencapai tujuan dan bisa dipertanggungjawabkan. Agar pengawasan bisa berjalan secara efektif ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, yaitu :

1.      Berkaitan erat dengan hasil yang diinginkan.

2.      Objektif.

3.      Lengkap.

4.      Tepat pada waktunya.

5.       Dapat diterima.

Sedangkan menurut Likert yang dikutip oleh Sulistyorini dalam bukunya, suatu pengawasan akan berfungsi  secara efektif, jika:

1.      Pengawasan harus memungkinkan manajer dan para pegawainya merencanakan dan mengukur prestasi kerjanya, sehingga keputusannya dapat dijadikan sebagai dasar pengetahuan dan perkiraan yang dapat diinformasikan.

2.      Suatu pengawasan harus memungkinkan para manajer mendeteksi deviasi dari standar yang ada pada waktu mengerjakan kontrol tersebut.

3.      Pengawasan harus memungkinkan sebagai alat untuk menetapkan penghargaan, penyeleksian, dan kompensasi berdasarkan suatu prestasi kerja yang sebenarnya, daripada berdasarkan perkiraan.

4.      Pengawasan harus dapat menjadi motivasi yang merangsang untuk mencapai prestasi yang baik.Pengawasan mampu sebagai media komunikasi yang mencakup konsep-konsep umum untuk membicarakan kemajuan organ.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

1.      Pengertian manajemen keuangan dalam arti sempit adalah tata pembukuan, sedangkan dalam arti luas adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan baik pemerintah pusat mauun daerahFaktor penyebab kesulitan belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

2.      Prinsip pengelolaan keuangan disekolah, antara lain hemat tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan, serta keharusan penggunaan kemampuan

3.      Sumber keuangan pada suatu sekolah/ sekolah Islam secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu: pemerintah (baik pemerintah pusat, daerah, maupun kedua-duanya yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan), orang tua atau peserta didik, dan masyarakat (baik mengikat maupun tidak mengikat).

4.      Fungsi manajemen keuangan pada prinsipnya dimulai dari proses sebagai berikut:

a.       Perencanaan Anggaran Sekolah

b.      Pelaksanaan Anggaran Belanja Sekolah

c.       Penyelenggaraan Pembukaan dan Penyampaian Laporan

d.      Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Sekolah

B.     Saran

1.      Hendaknya makalah ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi pembaca.Dan makalah ini bisa bermanfaat bagi banyak pihak, utamanya bagi penyusun dan pembaca

2.      Masalah keuangan harus dipecahkan secara bersama jika kita ingin mendapatkan peluang yang maksimal bagi semua sekolah agar dapat berkembang. Usaha dan pendanaan mandiri merupakan cara pemecahan yang sangat hakiki bagi sekolah yang benar-benar ingin berkembang. Jika berkaitan dengan masalah keuangan, maka sebaiknya digunakan sistem manajemen terbuka. Dengan manajemen terbuka, maka semua keadaan sekolah baik atau buruk bisa diketahui oleh siapa saja.

BAB IV

DAFTAR RUJUKAN

Diknas. 2002. Pendekatan Kontekstual  Contextual Teaching and Learning / CTL. Jakarta: Dikdasmen

E. Mulyasa. 2005.Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya

Sagala, Syaiful .2010. Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Bandung:Alfabeta

Sulistyorini. 2006. Manajemen Pendidikan Islam.Surabaya : Elkaf

Sulistiyorini. 2009. Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, strategi, dan Aplikasi. Yogyakarta: Teras

Qomar, Mujamil. 2008. Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. Jakarta: Erlangga

---

[1]Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam,Surabaya : Elkaf,  2006,hlm. 98.

[2]Diknas, Pendekatan Kontekstual  Contextual Teaching and Learning / CTL, Jakarta : Dikdasmen, 2002, hlm.23.

[3]Sulistiyorini, Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, strategi, dan Aplikasi, Yogyakarta: Teras, 2009,hlm. 130.

[4]Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam, Jakarta: Erlangga, 2008, hlm. 150-151.

[5]Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Bandung:Alfabeta, 2010, hlm. 56.

[6]Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam...,hlm. 101.

[7]E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Implementasi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 48.

[8]Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam...,hlm. 101.

[9]Diknas, Pendekatan Kontekstual...,hlm.45.

[10]Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam...,hlm. 136.